Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily Foto : Azka/mr

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mempertanyakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk menurunkan angka kemiskinan Indonesia di kisaran 8,5 persen sampai 9 persen pada tahun 2020. Menurutnya, diperlukan program yang sistematis untuk mengatasi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

“Ini keputusan politik yang diambil pemerintah, karena janji politik seperti harusnya diturunkan dalam program-program yang lebih sistematis,” tegas Ace saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Ia menuturkan, tak sedikit program kerja Kementerian Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, sehingga diharapkan Kemensos memperkuat alokasi anggaran yang efektif mengatasi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH),  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemensos pada tahun anggaran 2020 tersebut, politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta Kemensos melakukan pemuktahiran data kemiskinan dan penerima manfaat PKH, sehingga ada basis data terpadu yang akurat.

Sejalan dengan itu, Komisi VIII DPR RI juga mendorong Kemensos untuk memperkuat kelembagaan peran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dalam melakukan up date data melalui verifikasi dan validasi (verivali) penerima manfaat bantuan  program sosial. “Apakah proses anggaran ke arah sana sudah dibuat atau tidak.  Ini (Pusdatin) menjadi penting karena berkaitan dengan human resources dan tata kelolanya,” jelasnya. (ann/sf)